Mahalnya Politik di Indonesia di Kritik ICMI, Hanya Pemodal Yang Bisa Menang Kontestasi

Posted on

Kondisi politik indonesia yang semakin transaksional mendapat sorotan dari berbagai pihak dan lembaga.

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyoroti mahalnya politik di Indonesia.

Tentunya hal ini akan membuat budaya politik di Tanah Air cenderung materialistis.

Demikian disampaikan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof. Arif Satria dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

“Kondisi ini berujung pada praktik politik yang semakin kurang inklusif,” kata Arif.

Menurutnya, sistem politik Indonesia saat ini semakin bias hanya untuk mereka yang berduit. Karena demokrasi yang semakin mahal.

Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini semakin menjauh dari high politics.

“Bahkan pemilihan legislatif menjadi ajang jor-joran politik uang,” ujar Arif.

Melihat kondisi tersebut, Arif mengkhawatirkan akan terjadi pergeseran budaya politik yang cenderung materialistis.

Serta hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.

“Saya khawatir, lama-kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis.

Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan,” katanya.

Arif mengatakan, keadaan demikian jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa.

Padahal, seharusnya politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.

Ia menyenut, solusi atas keadaan itu adalah melakukan evaluasi total sistem politik Indonesia.

Agar bangsa Indonesia kembali kepada cita-cita para pendiri Republik Indonesia.

“Politik adalah institusi untuk memperjuangkan terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia,” katanya.

Karena itu, menurut Arif, sistem politik Indonesia perlu dievaluasi secara total. Agar cita-cita membangun peradaban bangsa dapat tercapai.

“Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita.

Terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya,” ucap Rektor IPB itu.

Masyarakat berharap agar semua pihak yang menjadi bagian dalam politik kotor segera bertaubat.

Agar kehidupan masyarakat bisa diatur dengan undang undang naturl tanpa pesanan dari pihak manapun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *