Presiden terpilih Prabowo – Gibran mempercepat penyesuaian dengan berbagai institusi negara.
Agar setelah dilantik nanti bisa menjalankan program kerja dengan cepat dan sesuai dengan janji kampanye.
Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani mengatakan bahwa.
Pemerintahan mendatang berkomitmen untuk mencegah terjadinya malaadministrasi.
Muzani menyampaikan hal itu saat ditemui usai menjadi pembicara dalam sesi diskusi Rakernas I 2024 Ombudsman RI.
Yang mengangkat tema Urgensi Fungsi Koordinasi dan Kolaborasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Periode 2024–2029 di Jakarta, Rabu malam.
“Malaadministrasi adalah sebuah tindakan yang bisa melenceng dari tujuan kita bernegara.
Termasuk yang bisa menjauhkan tujuan Pak Prabowo jadi presiden.
Karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas dari pelayanan atau kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik harus terus ditingkatkan,” kata Muzani.
Menurut dia, sebagai lembaga yang ditugasi undang-undang untuk mengawasi pelayanan publik.
Kedudukan Ombudsman RI perlu diperkuat agar pemantauan terhadap pelayanan publik yang dilakukan pemerintah bisa lebih optimal.
“Posisi ombudsman tidak boleh dianggap sebagai sebuah saingan ataupun tidak boleh dianggap sebagai sebuah lembaga yang memata-mata.
Tetapi harus dianggap sebagai sebuah mitra yang bisa memperkaya pelayanan publik dari lembaga negara kepada rakyat,” kata dia.
Di samping itu, ia juga menyebut bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengefektifkan komunikasi dengan Ombudsman.
“Maka untuk memperpendek jarak ini, komunikasi di antara Ombudsman dengan lembaga negara.
Kami akan dorong lebih baik, lebih efektif, supaya konstruksi berpikir bisa lebih produktif,” ucap Wakil Ketua MPR RI itu.
Lebih lanjut, Muzani meminta Ombudsman agar data-data yang telah dimiliki.
Terkait aduan masyarakat maupun permasalahan perihal kinerja kementerian/lembaga dapat dikomunikasikan dengan pemerintah.
Menurutnya, komunikasi terkait data ini berperan besar dalam mutu pelayanan publik.
Sehingga pemerintah bisa mengantisipasi masalah yang terjadi pada kementerian/lembaga sebagaimana data yang dimiliki Ombudsman.